Partai Gerindra Polemik Ijazah Gibran Ganggu Citra Politik Indonesia

Brotherhood News - Sejumlah partai politik (parpol) di parlemen telah menyikapi opsi pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan Gibran.

MK sebelumnya telah memutuskan untuk tidak bisa menerima gugatan dari Denny Indrayana dkk yang mempermasalahkan soal dokumen surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.

Adapun suket tersebut digunakan Gibran untuk kepentingan pemenuhan syarat sebagai cawapres pada Pilpres 2024 lalu.

Meski tidak menerima gugatan Denny Indrayana dkk, hakim konstitusi menyampaikan terkait tidak ditemukannya bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Di sisi lain, MK juga menyatakan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres meski tidak ditemukan selama persidangan terkait bukti ijazah milik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Hakim lantas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari lembaga lain.

Pasca putusan itu, muncul desakan agar DPR membahas soal pemakzulan terhadap Gibran.

Salah satunya dari Denny Indrayana selaku salah satu penggugat.

Dia mengatakan desakan itu muncul berdasarkan putusan MK yang menurutnya telah memberikan petunjuk kepada DPR untuk pemakzulan Gibran.

"Jadi saya harus realistis bahwa MK memberikan petunjuk, memberikan hint bahwa langkah selanjutnya adalah impeachment process," kata Denny saat menutup acara bertajuk 'Eksaminasi Putusan MK soal Gibran' di Cityloft Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Sementara petunjuk yang dimaksud Denny yakni pernyataan hakim MK yang menyatakan bahwa ihwal penilaian keabsahan syarat Gibran ada pada lembaga lain.

Dia meyakini lembaga yang dimaksud adalah DPR dan MPR.

"Tetapi kita juga tahu bahwa perjuangan itu tidak mudah. Dia akan sangat tergantung dengan dinamika di antara berbagai pimpinan partai," tuturnya.

Lalu bagaimana respons parpol di DPR terkait desakan pemakzulan Gibran pasca putusan MK?

Gerindra
Wakil Ketua Komisi XIII dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan agar seluruh pihak menahan diri pasca putusan MK tersebut.

Sugiat menegaskan pihaknya tidak akan berlarut-larut dalam merespons putusan MK tersebut.

Menurutnya, ketika banyak spekulasi buntut putusan tersebut, maka akan mengganggu ekonomi dan iklim investasi.

"Partai Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan ini secara bijak, menghentikan polemik yang berlarut-larut," kata Sugiat, Rabu (7/10/2026).

Sugiat menjelaskan kedewasaan berpolitik akan diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on.

Sumber : Tribun News

Link Youtube : https://youtu.be/iA6jGi1wzr0