Kritik tersebut merespons pernyataan Sahroni yang meminta MUI fokus mengurus sertifikasi halal ketimbang ikut campur dalam persoalan konser.
Melalui akun X resminya, Cholil menilai Sahroni belum memahami esensi tugas dan fungsi MUI, termasuk landasan konstitusional di balik sikap tegas MUI dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Cholil menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
“Ini banyak yang tak ngerti tentang tugas MUI. Ini soal peneguhan UUD 45 bahwa Indonesia anti penjajahan dan berpihak pada kemerdekaan Palestina, maka semua yang mendukung penjajahan harus kita tolak. Apa Sahroni yang anggota DPR RI itu paham ini ya?” tulis Cholil Nafis.
Selain itu, Cholil meluruskan anggapan Sahroni mengenai kewenangan sertifikasi halal. Ia menjelaskan bahwa kewenangan utama penyelenggaraan jaminan produk halal berada di tangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai ketentuan perundang-undangan.
Cholil juga menegaskan bahwa MUI bukan lembaga pemerintah, melainkan wadah musyawarah organisasi kemasyarakatan Islam yang menjalankan misi dakwah serta amar makruf nahi mungkar.
Menurutnya, menyuarakan pandangan kebangsaan, persoalan kemanusiaan global, hingga dinamika sosial masyarakat merupakan bagian dari komitmen MUI.
Sebelumnya, MUI menyatakan penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli dan Israel Houghton di Indonesia karena keduanya dinilai memiliki keterkaitan dengan Zionisme Israel.
Sikap tersebut mendapat sorotan dari Ahmad Sahroni. Melalui akun Instagramnya, Sahroni meminta MUI lebih fokus menyelesaikan agenda internal organisasi, termasuk persoalan sertifikasi halal.
“MUI fokus pada kerja-kerja Sertifikat Halal. Jangan urusin konser-konser, banyak tugas di internal MUI yang perlu dikerjakan,” tulis Sahroni.
Sumber : CNN
