Pada kesempatan itu, Habib Rizieq Syihab dan sejumlah perwakilan pengunjuk rasa lainnya sempat diterima oleh Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik untuk berdialog.
Dalam tuntutannya, Habib Rizieq meminta DPRD DKI untuk melanjutkan kembali hasil hak angket tahun lalu ke tahap hak menyatakan pendapat.
"Perlu kami sampaikan hari ini kami ada dua agenda. Pertama tadi kami datang ke KPK agar Ahok ditangkap karena korupsi. Dan kedua, kami datang ke DPRD agar DPRD segera menggelar sidang paripurna hak menyatakan pendapat sebagai lanjutan prosedur konstitusional," kata Habib Rizieq.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).
DPRD DKI diketahui memang sempat menggulirkan hak angket pada awal tahun 2015. Proses hak angket kemudian menyatakan bahwa Ahok melanggar tata etika sebagai gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Ahok diketahui sempat mengucapkan kata-kata kotor dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi. Selain itu, Ahok juga sempat menyebut para anggota DPRD sebagai rampok. Pernyataan itu diucapkannya saat kisruh APBD 2015.
Tindak lanjut dari hak angket adalah hak menyatakan pendapat.
Jika hak menyatakan pendapat digelar, maka DPRD akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan nasib Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta.
"Mulut Ahok sudah macam comberan Dewan dikatain rampok, rakyat kecil dikatain maling. Karena itu, kami minta DPRD tidak boleh diam. Sudah semestinya hak menyatakan pendapat digelar," ujar Habib Rizieq.
Menanggapi pernyataan Habib Muhammad Rizieq, M Taufik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan hak menyatakan pendapat bisa digelar jika jumlah anggota DPRD DKI yang hadir dalam rapat paripurna mencapai kuorum.
"Semoga dengan kedatangan bapak-bapak ini jadi pendorong bagi kita untuk melanjutkan hak menyatakan pendapat," kata M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
(Madar LPI DKI Jakarta)