Aliansi Ulama Jatim Desak DPR RI Proses Pemakzulan Gibran

Brotherhood News - Aliansi Ulama, Kyai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur mendesak DPR RI menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi tersebut disampaikan saat mereka mendatangi Gedung DPRD Jatim, Kamis (22/10/2026).

Koordinator aliansi, Rahmat Mahmudi, menjelaskan bahwa tuntutan tersebut berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

“Dalam konteks ke DPRD Provinsi, kita ini nitip pernyataan sikap itu agar nanti diteruskan ke DPR RI,” kata Rahmat saat diwawancarai.

Aliansi menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran perlu mendapat perhatian lembaga legislatif di tingkat pusat. Mereka meminta DPR RI mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk memproses usulan pemakzulan melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh poin tuntutan yang dituangkan dalam dokumen pernyataan sikap. Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui tahapan konstitusional.

Pertama, aliansi menyatakan menghormati dan mendukung putusan MK yang menjadi latar belakang penyampaian aspirasi mereka. Kedua, mereka menyoroti persoalan bukti ijazah setingkat SMA Gibran yang menurut aliansi berkaitan dengan persyaratan jabatan wakil presiden.

Ketiga, mereka mendesak DPR RI mengambil langkah konstitusional melalui mekanisme yang melibatkan MK dan MPR RI. Keempat, seluruh fraksi partai politik di DPR RI diminta mendukung proses yang mereka tuntut tersebut.

Kelima, aliansi meminta Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra menyikapi tuntutan pemakzulan. Mereka juga meminta pengusutan dugaan pemalsuan surat dan pembohongan publik, yang masih merupakan tuduhan dan memerlukan pembuktian.

Keenam, mereka meminta DPR RI, MK, dan MPR RI menindaklanjuti tuntutan tersebut secepatnya. Ketujuh, aliansi mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas selama proses penyampaian aspirasi berlangsung.

Rahmat berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Jatim dapat diteruskan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang. Ia meminta proses yang mereka usulkan segera ditindaklanjuti melalui jalur konstitusional.

“Jadi kita minta kepada DPR RI nanti dilanjutkan dengan MK dan kemudian MPR RI itu bahwa ini secepatnya diproses,” jelas Rahmat.

Aksi berlangsung di depan pintu masuk utama Gedung DPRD Jatim. Massa menyampaikan orasi dari atas mobil komando dan membentangkan poster tuntutan sebelum perwakilan mereka mengikuti audiensi dengan anggota DPRD Jatim.

Dalam audiensi di ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim, perwakilan massa diterima oleh Yordan M Batara-Goa dari Fraksi PDI Perjuangan dan Lilik Hendarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Yordan menyatakan DPRD Jatim berkewajiban menampung aspirasi masyarakat. Karena tuntutan tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, ia menyatakan akan mengawal penyampaiannya kepada DPR RI.

“Kami akan mengawal tuntutan ini agar bisa sampai ke lembaga yang punya kewenangan yaitu DPR RI,” ucap Yordan, anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Surabaya.

Sementara itu, Lilik Hendarwati menjelaskan DPRD Jatim dapat menjadi penghubung aspirasi masyarakat kepada lembaga di tingkat pusat. Ia menyebut aspirasi tersebut akan disampaikan melalui media sosial dan surat.

“Aspirasi insyaallah langsung tersampaikan ke DPR lewat tag di Instagram pastinya. Dan kemudian juga akan dikirim lewat pos hari ini juga,” kata Lilik. (zen)

Sumber : Pewartapos