Mozaik Harokah FPI, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam (FPI) H Munarman S.H menegaskan bahwa politik tak bisa dipisahkan dari agama.
Pernyataan itu beliau sampaikan sebagai tanggapan atas seruan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin agar masjid tidak dijadikan ajang politik praktis.
“Di masa Rasulullah, masjid jadi pusat semua kegiatan, politik hingga strategi perang,” tegas H Munarman, Kamis (19/4/2018).
H Munarman mencontohkan rapat yang digelar Nabi Muhammad SAW untuk mengirimkan pasukan dan utusan ke kaisar Romawi dan kaisar Persia, untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia.
“Jadi bila ada yang memisahkan masjid dari politik, itu artinya melakukan sekulerisasi dan meneruskan ajaran Snouck Hurgronje, yaitu memisahkan islam dari politik dan kehidupan,” ujarnya.
H Munarman pun menegaskan bahwa Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah semata.
“Karena Islam mengajarkan seluruh sendi kehidupan. Menuju rahmatan lil alamin,” ujarnya. “Jadi bagi saya seruan itu aneh bila menjauhkan mesjid dari politik.”
Sebelumnya, Wakil Ketua DMI Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin mengimbau agar para politisi tidak menggunakan masjid sebagai sarana berpolitik praktis.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri deklarasi Indonesian Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) di Perpustakaan Nasional di Jakarta, Minggu (15/4).
Menurutnya, mencampuradukkan politik praktis dengan agama bisa memicu kerawanan sosial.
Kendati demikian, dewan masjid harus mengambil peran dalam setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.
”Pokoknya dewan masjid jadi fasilitator semua masalah,” ujarnya.
Sumber : jurnalpolitik.id
Sumber : jurnalpolitik.id