Kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan
Teror (BNPT) dalam memberantas terorisme terus mendapatkan sorotan tajam
dari umat Islam. Setelah berbagai lontaran dan aksi “penanganan
terorisme” mendapat kritikan tajam, kali ini BNPT mewacanakan agar ulama
mempunyai sertifikasi dari BNPT.
Rencana lembaga yang dipimpin oleh Ansyad Mbai ini jelas memicu
protes keras ulama dan umat Islam. Seolah-olah, orang tidak pantas
disebut ulama atau tidak boleh disebut ustadz sebelum mendapat
sertifikasi BNPT.
“Rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi
deradikalisasi Islam adalah sebuah penghinaan terhadap ulama, bahkan
penistaan terhadap Islam. BNPT sudah kebablasan, mereka tidak paham
kesuciaan Islam, dan mereka tidak tahu kemuliaan ulamanya,” demikian
pers rilis yang disebarkan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib
Muhammad Rizieq Syihab, Sabtu (8/9/2012).
Habib Rizieq menilai program yang direncanakan BNPT adalah bukti
bahwa mereka ingin mengerjai Islam dan ulamanya. “BNPT ingin
memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin
mempunyai justifikasi dan legitimasi untuk ‘mengerjai’ Islam dan
ulamanya,” tambahnya.
Kepada umat Islam dan FPI di mana saja, Habib Rizieq menyerukan untuk
melawan apa yang ia sebut sebagai ide gila dan rencana edan ini, serta
bersiap melawan Densus 88 dan BNPT jika rencana tersebut tetap
dijalankan.
“Saya serukan kepada segenap ulama untuk menolak keras usulan gila
dan rencana edan tersebut. Dan saya serukan kepada segenap umat Islam
untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka menjadikan
Islam dan ulamanya sebagai musuh. Isy kariman au mut syahidan! (hidup
mulia atau mati syahid,” tegasnya.
Selain Habib Rizieq, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH
Ma’ruf Amin, juga menolak usulan sertifikasi ulama itu. Menurut Kiai
Ma’ruf, ulama tak membutuhkan pengakuan dari pemerintah, tapi dari
masyarakat. Pemerintah harus sadar, bahwa ulamalah yang harus memberikan
masukan dan mengontrol pemerintahan, bukan sebaliknya!
Entah lantaran banyaknya kalangan yang marah atas ide gila—meminjam
ungkapan Habib Rizieq—itu, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris
membantah pernah menyampaikan usulan ini.
Dalam pernyataannya di Metro TV, Senin petang (10/9/2012) Irfan
meluruskan wacana yang kadung membuat marah berbagai kalangan Islam ini.
Menurutnya, ketika melontarkan dalam sebuah diskusi di Cikini
(8/9/2012), dia hanya mencontohkan di Singapura ulama disertifikasi, dan
berhasil menekan perkembangan teroris.
Apapun, yang jelas sejumlah ulama dan berbagai kalangan memahaminya
BNPT telah melempar usulan ini. Dan, sebelum wacana ini menggelinding
kebablasan, rupanya keburu “di-smash” oleh kalangan Islam, meskipun
pihak BNPT mencoba menepis!
(salam-online.com)