Dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB, Kamis 29 November 2012 lalu, Palestina tidak lagi hanya berstatus sebagai "pengamat" melainkan sudah menjadi "negara pengamat non-anggota. Sebanyak 138 negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui hal tersebut, 9 negara menentang, 41 negara abstain serta 3 negara tidak ikut serta dalam pemungutan suara. Dan 2 dari 9 negara penentang tidak lain ialah AS dan Israel.

Berkaitan dengan hal itu, kepada Suara Islam Online Habib Rizieq selaku pendiri Komite Pembebasan Al Aqsa masih mempertanyakan keputusan PBB tersebut.

"Sudah sejak lama PBB mempersulit status Palestina, walaupun kini mulai ada proses pengakuan, tapi secara bertahap dan berjalan sangat lambat. Beberapa tahun lalu Palestina dijadikan sebagai "pemantau" di PBB setelah diproses sekian dekade lamanya, itu pun tidak diakui sebagai negara merdeka. Kini, dinaikkan statusnya menjadi "negara non anggota" PBB, entah berapa dekade lagi untuk diakui sebagai NEGARA MERDEKA YANG BERDAULAT???", ujarnya.

"Anehnya, PBB dengan sangat cepat mengakui Timor Leste dan Sudan Selatan sebagai Negara Merdeka. Ini tentu tidak lepas dari keberhasilan lobby salibis internasional untuk memecah negeri Islam seperti Indonesia dan Sudan. Ada pun untuk Palestina, ternyata lobby internasional negeri-negeri Islam di PBB sangat lemah." tambahnya.

AS sebagai sebagai salah satu negara penentang keputusan PBB tersebut dikatakan oleh Habib itu karena dominasi lobby yahudi yang sangat kuat, "Sikap AS yang menolak peningkatan status Palestina di PBB merupakan bukti kuatnya Lobby Yahudi di AS. Dan mestinya seluruh negeri Islam, khususnya yang bergabung di OKI memutuskan hubungan sama sekali dengan AS sebagai bentuk dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina. Sayangnya, banyak negeri Islam yang menutup mata atas kejahatan AS tersebut."

Tidak hanya itu, ketua umum Front Pembela Islam (FPI) ini juga mengecam pernyataan Menlu AS Hillary Clinton yang mengatakan bahwa peningkatan status Palestina di PBB sebagai "Tindakan Sesat", karena menurut AS penyelesaian Palestina mesti melalui negoisasi dengan Israel. "Pernyataan Menlu AS tersebut adalah merupakan PERNYATAAN JAHAT, CULAS DAN LICIK !!!" tegas Habib.

Kemudian berkaitan dengan pernyataan Dubes Palestina untuk RI beberapa waktu lalu bahwa separuh penduduk Palestina adalah Yahudi menurut Habib itu telah dimanfaatkan oleh kelompok pro zionis di Indonesia sebagai "penyesatan opini" bahwa di Palestina tidak ada Jihad.

"Itu merupakan taktik Israel sejak lama untuk menyusupkan warga Yahudi menjadi penduduk Palestina, salah satunya dengan cara memperluas pemukiman Yahudi di Palestina, sehingga jumlah penduduk Yahudi terus bertambah. Pada saatnya nanti, warga Yahudi tersebut akan menjadi alat politik untuk menganeksasi seluruh Palestina menjadi bagian dari Israel, misalnya melalui referendum Palestina yang akan melibatkan suara mereka. Dengan demikian, taktik Israel tersebut merupakan bagian dari agresi jahatnya, sehingga perjuangan warga muslim Palestina harus lebih strategis, baik secara militer mau pun politis diplomatis. Nah, semua itu adalah dengan JIHAD PALESTINA melawan agresor Israel !!!" papar Habib dengan tegas. 

Sumber : Suara islam.com