Juru bicara FPI Asep Lukmanul Hakim mengungkapkan, kedatangannya ke Pemda bukan untuk minta proyek, tapi mengingatkan ke para pejabat bahwa mereka harus ingat memiliki tanggungjawab kepada rakyat.
"Jika pemerintah tidak bisa menjaga kredibilitas, kalau dulu Cianjur sebagai kota santri, sekarang sudah menjadi kota diskotik dan miras dan menjadi sarang-sarang koruptor pencuri uang rakyat. Tolong diberi teguran kalau pimpinan kita ada kesalahan," kata Lukmanul Hakim.
Pihaknya merasa kecewa adanya Gerbang Marhamah (Gerakan Masyarakat Berakhlakul Karimah) yang sudah tidak cocok dengan akhlakul karimah di Cianjur. Karena didalamnya sudah ada tempat diskotik, dan miras.
"Pemda hanya mengambil uangnya saja, banyak masyarakat yang menjadi korban. Yang memberi ijin diskotik siapa, Pemda harus bertanggungjawab atas rakyat. Kami datang minta keadilan, bukan proyek, kami tidak nyaman, tidak aman, karena Pemda tidak bertanggungjawab," tegasnya.
Pihaknya juga mengakui, banyak laporan yang diterimanya terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014 di Kabupaten Cianjur. Salah satunya kinerja PPK dan KPU Cianjur yang diduga melakukan pelanggaran.
"Tolong wartawan, sampaikan masalah ini ke SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa Canjur bobrok. Kami akan datang ke KPK, dan saya saya akan melaporkan ke SBY dengan masa lebih banyak," katanya.
Selesai melakukan orasi di Pemda, rombongan massa FPI itu mendatangi Kantor KPU Cianjur di Jalan Ir. H. Juanda (Selakopi). Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian, mereka kembali menggelar orasi dengan tema yang tidak jauh berbeda. Tidak ada satupun komisioner KPU yang menemui massa. Sampai akhirnya mereka mebubarkan diri dengan tertib
Front Pembela Islam (FPI) Cianjur, Jabar, menuntut Ketua KPU Cianjur mundur dari jabatnya dan mempertanggungjawabkan perbuatanya karena telah menyakiti hati rakyat dengan dugaan terjadinya pengelembungan suara.
Sekjen FPI Cianjur Asep Lukman Nulhakim, Jumat (25/4), mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dari berbagai kalangan tentang sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPU Cianjur, sehingga membuat pihaknya geram.
"KPU dan PPK sebagai penyelenggara pemilu sangat buruk karena diduga mengelembungkan suara calon yang kalah sehingga duduk di kursi dewan. Sudah saatnya Kota Santri ini dibersihkan. Kami meminta Ketua KPU Cianjur mundur dan diadili," katanya.
Indikasi pengelembungan yang dilakukan KPU dan PPK itu, ungkap dia, sangat terlihat dari hasil akhir dimana sejumlah nama yang awalnya tidak mendapat suara, dinyatakan mendapat kursi sebagai wakil rakyat. "Ini tidak ada kepentingan lain, kami melakukan aksi hanya menyampaikan aspirasi umat, agar semua lembaga menjalankan tugasnya, menjalankan amanah dengan baik, benar dan jujur untuk bangsa dan negara," ucapnya.
Bahkan, pihaknya akan mengerahkan massa lebih banyak jika sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPU Cianjur tidak ditindaklanjuti dengan serius pihak berwenang termasuk kepolisian.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam FPI Cianjur mendatangi Kantor PPK Cianjur yang terletak di Kantor Kecamatan Cianjur. Massa sempat melakukan orasi dan melakukan sweping ke kantor PPK yang sudah kosong.
Tidak puas dengan aksi di depan Kantor PPK, masa melanjutkan aksinya di Kantor Pemkab Cianjur. Tidak mendapati satu pejabat pun, massa akhirnya melanjutkan aksi ke Kantor KPU Cianjur dan sempat melakukan orasi dan mengancam akan mendatangkan massa dari semua penjuru Cianjur.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan saat menggelar aksi di halaman Kantor KPU Cianjur, Polres Cianjur, menerjunkan ratusan anggota Pasukan Anti Huru-Hara.