Fungsi aparat kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah dipertanyakan. Ini
karena kondisi keamanan di wilayah itu semakin tidak menentu.
"Apa fungsi Polda Sulteng dan jajaranya sehingga berbagai permasalahan
baik di Poso maupun di ibukota propinsi tidak pernah kunjung selesai?,"
tanya Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab dalam pernyataan yang
dikirimkan kepada Suara Islam Online, Sabtu (5/1/2013).
Atas tindakan polisi yang salah tangkap terhadap penduduk, FPI mendesak
agar Polri mengambil proses hukum yang tegas dengan mencopot oknum
polisi yang melakukan tindakan gegabah tersebut.
"Proses hukum yang tegas dan copot anggota Polri yang melakukan
penganiayaan terhadap warga salah tangkap atas tuduhan teroris," lanjut
Habib Rizieq.
FPI juga menekan Kapolri supaya mencopot Kapolda Sulawesi Tengah yang
dinilai tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan persoalan keamanan di
wilayah Sulteng.
Sementara atas rencana Polri mengirimkan kembali aparat ke Poso, FPI
dengan tegas menolak. FPI malah menyarankan agar pasukan yang berada di
Poso segera ditarik kembali.
"Stop pengiriman Pasukan ke Poso dan tarik pasukan yang ada kembali ke
kesatuannya sehingga Sulteng dapat mengendalikan keamanan dengan baik,"
tandasnya.
FPI juga konsisten menyerukan agar Detasemen Khusus anti Teror 88
(Densus 88) segera dibubarkan. Terbukti korps burung hantu ini
keberadaannya hanya untuk membunuhi umat Islam. "Bubarkan Densus 88!,"
desak Habib Rizieq.
Sebelumnya diberitakan, warga Poso mengeluhkan kinerja polisi yang
dianggap represif terhadap warga masyarakat dalam menjalankan tugas
operasi penegakan hukum di Poso, Sulawesi Tengah, kepada Kapolri
Jenderal Pol Timur Pradopo.
Khususnya terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga desa
Kalora dan Tambarana beberapa pekan lalu. Polisi akhirnya, melepas
warga karena tak terbukti sebagai bagian kelompok sipil bersenjata yang
menyerang dan menewaskan empat personil Brimob di Poso.
"Yang disesalkan masyarakat kenapa polisi tidak mengejar kelompok
bersenjata yang telah menyerang dan menewaskan rekannya.
Justru pasukan polisi malah memilih balik kanan dan menangkapi warga di
desa yang tak tau apa-apa," kritik tokoh muslim Poso, KH Adnan Arsal di
hadapan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN di Poso, Rabu (2/1).
Harapan warga masyarakat saat itu, lanjut dia, adalah polisi terus
mengejar pelaku penyerangan polisi. Sehingga akan jelas dan terungkap
siapa para pelaku penyerangan itu. Terkait kasus salah tangkap polisi
terhadap 14 warga Poso ini, Adnan Arsal akan membawanya ke Komnas HAM di
Jakarta.
Sumber : Suara_islam.com