Fungsi aparat kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah dipertanyakan. Ini karena kondisi keamanan di wilayah itu semakin tidak menentu. "Apa fungsi Polda Sulteng dan jajaranya sehingga berbagai permasalahan baik di Poso maupun di ibukota propinsi tidak pernah kunjung selesai?," tanya Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Suara Islam Online, Sabtu (5/1/2013).

Atas tindakan polisi yang salah tangkap terhadap penduduk, FPI mendesak agar Polri mengambil proses hukum yang tegas dengan mencopot oknum polisi yang melakukan tindakan gegabah tersebut. "Proses hukum yang tegas dan copot anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap warga salah tangkap atas tuduhan teroris," lanjut Habib Rizieq. FPI juga menekan Kapolri supaya mencopot Kapolda Sulawesi Tengah yang dinilai tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah Sulteng.

Sementara atas rencana Polri mengirimkan kembali aparat ke Poso, FPI dengan tegas menolak. FPI malah menyarankan agar pasukan yang berada di Poso segera ditarik kembali. "Stop pengiriman Pasukan ke Poso dan tarik pasukan yang ada kembali ke kesatuannya sehingga Sulteng dapat mengendalikan keamanan dengan baik," tandasnya. FPI juga konsisten menyerukan agar Detasemen Khusus anti Teror 88 (Densus 88) segera dibubarkan. Terbukti korps burung hantu ini keberadaannya hanya untuk membunuhi umat Islam. "Bubarkan Densus 88!," desak Habib Rizieq.

 Sebelumnya diberitakan, warga Poso mengeluhkan kinerja polisi yang dianggap represif terhadap warga masyarakat dalam menjalankan tugas operasi penegakan hukum di Poso, Sulawesi Tengah, kepada Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Khususnya terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga desa Kalora dan Tambarana beberapa pekan lalu. Polisi akhirnya, melepas warga karena tak terbukti sebagai bagian kelompok sipil bersenjata yang menyerang dan menewaskan empat personil Brimob di Poso. "Yang disesalkan masyarakat kenapa polisi tidak mengejar kelompok bersenjata yang telah menyerang dan menewaskan rekannya.

Justru pasukan polisi malah memilih balik kanan dan menangkapi warga di desa yang tak tau apa-apa," kritik tokoh muslim Poso, KH Adnan Arsal di hadapan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN di Poso, Rabu (2/1). Harapan warga masyarakat saat itu, lanjut dia, adalah polisi terus mengejar pelaku penyerangan polisi. Sehingga akan jelas dan terungkap siapa para pelaku penyerangan itu. Terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga Poso ini, Adnan Arsal akan membawanya ke Komnas HAM di Jakarta.

Sumber : Suara_islam.com