"Kami membahas Perda No 8 tahun 2008 untuk mensinergikan fatwa MUI terkait ketertiban umum. Selama ini perda soal itu tidak maksimal," ujar Sekjen MUI DKI Jakarta, Samsul Maarif,
Menurut Samsul, realisasi perda tersebut di lapangan belum berjalan dengan baik.
Salah satu contoh adalah mengenai acara Tabligh Akbar, yang sering membuat macet karena menggunakan jalan-jalan umum. MUI, ungkap Samsul, telah mengeluarkan fatwa haram soal menggelar acara ibadah di tempat umum, karena dapat mengganggu ketertiban. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, mendukung fatwa MUI yang melarang kegiatan ibadah di tempat umum. Salah satu yang dilarang yaitu acara tabligh akbar di jalanan. "Kami akan bantu MUI untuk mensosialisasikan fatwa tersebut," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 10 Januari 2012.
H.Munarman S.H Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), merasa aneh dengan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang kegiatan ibadah dilakukan di ruang publik, karena sudah membuat resah masyarakat.
"Apa benar MUI keberatan dan ngadu ke Ahok. Ada yang aneh ini?," ujar bang Munarman, Kamis (10/1/2013).
Menurutnya, ulama yang warotsatul anbiya atau mencintai Nabi Muhammad SAW, pasti mendukung kegiatan tabligh akbar tapi kalau ulama yang bukan, wajar anti tabligh.
"Lagi pula kenapa giliran jalan umum digunakan untuk kegiatan mubazir seperti hiburan dan maksiat waktu malam tahun baru menutup total jalan protokol, kok yang ngaku ulama enggak ngeluh ya," jelasnya.
Munarman juga mengatakan masih tidak percaya dengan fatwa MUI tersebut. "Yang mengeluh itu sakit jiwa, mudah-mudahan berita ini utuh dan nyampe ke Syamsul Muarif," tandasnya.