Berikut ini adalah wawancara Suara Islam (SI) dengan Habib Rizieq Syihab (HRS). Dimuat di Tabloid Suara Islam Edisi 188:
SI : Bagaimana pandangan Habib dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden saat ini?
HRS : Kemenangan Jokowi sebagai Presiden sudah diduga banyak orang,
karena memang sejak jauh sebelum Pilgub DKI semua media habis-habisan
menokohkan dan membesarkannya, sehingga
Jokowi menjadi "icon" perjuangan rakyat kecil. Dengan modal itu dia
memenangkan Pilgub DKI dan dengan modal itu pula dia memenangkan Pilpres
2014.
SI : Ada dua orang dalam Tim Transisi Jokowi-JK beragama non Islam, bagaimana pandangan Habib?
HRS : Wajib diwaspadai !!! Karena itu bisa jadi "Pintu Masuk Emas"
bagi kalangan non Islam untuk menguasai dan mengendalikan sistem.
SI : Di Solo dan Jakarta, Jokowi meninggalkan pemimpin non Islam, bagaimana pandangan Habib?
HRS : Sudah saya nyatakan sejak lama bahwa Jokowi adalah Pembawa
Masalah dan Pengundang Musibah bagi Umat Islam, karena untuk meraih
jabatan dan kekuasaan, dia tidak peduli walau harus meninggalkan orang
kafir sebagai pemimpin umat Islam.
SI : Di daerah-daerah mayoritas non Islam, Jokowi memenangkan suara. Bagaimana Habib melihat hal ini?
HRS : Tentu saja dia menang di wilayah non Islam, bagaimana tidak ?!
Dia dikenal sebagai Tokoh Pluralis yang senang membela kepentingan umat
agama lain di luar Islam, walau harus mengorbankan umat Islam sendiri.
SI : FPI Jakarta menolak Ahok sebagai gubernur DKI, mengapa demikian?
Bagus !!! Sikap FPI DKI Jakarta sudah sangat bagus, karena mengacu
kepada AD / ART FPI yang senafas dan sejalan dengan Syariat Islam Alasan
FPI DKI Jakarta pun sudah sangat jelas bahwa Ahok kafir, dan orang
kafir tidak boleh memimpin umat Islam !!!
Ditambah lagi Ahok
kasar dan tidak bermoral. Lihat saja ucapan dan sikapnya seperti preman.
Dia sebut pegawainya sendiri sebagai binatang, dan dia sebut Ormas
Islam munafiq, lalu dia hina DPRD seenak waduknya, belakangan dia
tantang FPI Jakarta bak Pendekar China Mabok.
SI : Indonesia kan negara demokrasi yang membolehkan orang non muslim jadi Gubernur bahkan jadi Presiden sekali pun ?!
HRS : Siapa bilang Indonesia negara demokrasi ?! Indonesia ini Negara
Musyawarah yang berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Siapa itu Tuhan
Yang Maha Esa ?! Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga ada
keterangan konstitusional bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa
adalah "Allah Yang Maha Kuasa". Dengan demikian arti Tuhan Yang Maha
Esa adalah Allah Subhaanahu Wa Ta'aala.
Jadi, secara
konstitusional bahwa Dasar Negara RI adalah TAUHID yaitu Ketuhanan Yang
maha Esa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhaanahu Wa
Ta'aala. Nah, di NKRI yang Dasar Negaranya adalah TAUHID untuk Allah
Subhaanahu Wa Ta'aala, mana boleh orang kafir memimpin umat Islam !!
SI : Tapi berdasarkan perundang-undangan Ahok secara otomatis menjadi
Gubernur DKI Jakarta manakala Jokowi sudah secara resmi mundur dari
jabatan Gubernurnya untuk dilantik sebagai Presiden RI ?!
HRS :
Ya, tapi jangan lupa perundangan-undangan yang dimaksud kan hanya
sebatas Hukum Sipil, sementara di Indonesia ada tiga Sistem Hukum yang
diakui negara, yaitu : Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Sipil. Nah,
Hukum Agama Islam sebagai agama mayoritas warga Jakarta mengharamkan
orang kafir jadi Gubernur, begitu juga Hukum Adat Betawi yang menganggap
orang kafir sebagai "najis" yang tidak boleh memimpin Betawi. Jadi,
walau pun Hukum Sipil membolehkan, tapi Hukum Agama dan Hukum Adat
melarang, sehingga posisinya 1 : 2 dong. Karenanya, jangan ngotot untuk
memaksakan Hukum Sipil di atas Hukum Agama dan Hukum Adat.
Selain itu, jangan lupa juga bahwa berdasarkan perundang-undangan pun
DPRD berhak menolak pelantikan Ahok, bahkan berhak mengajukan permohonan
pemecatan Ahok sebagai Wagub DKI Jakarta ke Mendagri, karena
penghinaannya kepada DPRD dan sikap sombong dan angkuhnya yang sering
menentang dan menantang Mendagri, bahkan arogan dan preman serta tidak
bermoral.
Ingat : Bupati Garut Aceng Fikri bisa diberhentikan
oleh Mendagri karena penolakan DPRD hanya lantaran persoalan "kawin
lagi" yang sangat pribadi, apalagi soal perilaku Ahok yang arogan dan
amoral !!!
Justru, jika DPRD DKI Jakarta tetap "ngotot"
melantik Ahok sebagai Gubernur DKI, kami balik bertanya : Ada apa ?!
Dimana itu Koalisi Merah Putih yang katanya solid ?! Apa sudah luntur
warnanya kena keringat Babi ?! Atau apa "Pancasila" sudah berubah jadi
"Panca Gila" ??!!
Saya ingatkan kepada seluruh anggota DPRD
DKI Jakarta yang beragama Islam, dari partai mana pun : Ini Jakarta Bung
!!! Masyarakat aslinya Betawi identik dengan Islam. Dan Warganya yang
sangat heterogen mayoritas juga beragama Islam. Jangan kalian
gadaikan Islam hanya untuk "seekor" Ahok !!!
SI : Bagaimana kalau Ahok masuk Islam ?!
HRS : Alhamdulillaah, kita sambut dengan gembira. Namun perilaku Ahok
yang arogan tetap harus jadi pertimbangan DPRD dalam pelantikannya
sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena Gubernur DKI Jakarta wajib seorang
muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlaq mulia, jadi tidak cukup
hanya dengan beragama Islam saja.
SI : CSIS nampaknya akan semakin kuat menjadi tangki pemikir Jokowi, bagaimana pandangan Habib?
HRS : CSIS itu berbahaya !!! Sejarah mencatat bagaimana saat CSIS
menjadi Thinh Tank Orde Baru, membangun Bank Syariah saja dijegal
habis-habisan. Dan lebih dari tujuh puluh perda syariah disikat habis.
Umat Islam pun selalu dihadap-hadapkan dengan Pancasila, dan Ormas Islam
dikatagorikan sebagai Bahaya Laten Kanan, sehingga harus selalu diawasi
dan dibonsai.
SI : Sebagian kalangan mengharapkan Jusuf Kalla dapat mengerem laju sekulerisme PDIP-Jokowi, bagaimana menurut Habib?
HRS : Kita tidak bisa banyak berharap dengan seorang JK, karena JK
sendiri selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat anti penerapan
Syariah Islam.
SI : Sebelum Pilpres, Tim Jokowi melontarkan
program-program yang menakutkan bagi umat Islam seperti: penghapusan
kolom KTP, penghapusan perda syariat dll. Bagaimana prediksi Habib,
apakah hal-hal seperti itu akan dilakukan?
HRS : Jokowi dan
sekutunya tidak mudah melakukan itu semua, karena akan berhadapan dengan
Koalisi Merah Putih dari Pusat hingga Daerah, dan juga berhadapan
dengan Otonomi Daerah. Belum lagi berhadapan dengan Para Tokoh Habaib
dan Kyai serta Ormas-Ormas Islam. Kalau dia paksakan juga, maka dia bisa
rontok dan ambruk di tengah jalan.
SI : Kompas dan Metro TV habis-habisan membackup berbagai program Jokowi, bagaimana pandangan Habib?
HRS : Itu karena memang Kompas dan Metro berada dalam satu garis dengan
Jokowi yaitu Garis Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme),
sehingga mudah bersimbiosis, hanya saja Jokowi belum menjadi Liberal
sejati, sehingga masih ada harapan "mengislamkannya", sedang Kompas dan
Metro sudah jadi Liberal sejati yang sangat berbahaya, sehingga hanya
"keajaiban" dari Allah SWT yang bisa "mengislamkannya".
SI : Di antara berbagai kementerian yang ada, kementerian mana yang umat perlu sangat waspada?
HRS : Ada dua jabatan Menko dan tujuh jabatan Menteri vital yang harus
diwaspadai, karena jika jatuh ke tangan Kafir atau Liberal atau Aliran
Sesat apa pun sangat fatal akibatnya, yaitu : Menko Polhukkam dan Menko
Ekuin, lalu Menag, Mendiknas, Mendagri, Menlu, Mensesneg, Menkeu dan
Menhan.
SI : Kompas dan Jokowi habis-habisan mendukung Pilkada langsung. Apa kira-kira dampak pilkada langsung ini bagi umat?
HRS : Pilkada langsung itu lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya.
Oleh sebab itu FPI sejak tahun 2012 sudah mengusulkan ke Pemerintah dan
DPR RI agar Pilkada dilaksanakan cukup via DPRD saja. Ada dua belas
alasan yang diajukan FPI.
Pertama, sesuai dengan Asas
Musyawarah. Kedua, sesuai dengan Sila keempat Pancasila. Ketiga, menekan
biaya Pilkada. Keempat, meredam konflik horisontal. Kelima, mencegah
pembodohan rakyat. Keenam, mencegah pembudayaan money politic di tengah
masyarakat.
Lalu Ketujuh, menjamin Asas Proporsional agar
minoritas tidak memimpin mayoritas, sehingga kepemimpinan daerah lebih
legitimate. Kedelapan, menjamin kualitas Kepala Daerah karena via
seleksi DPRD. Kesembilan, mempermudah pemberhentian Kepala Daerah
bermasalah. Kesepuluh, mencegah lahirnya Raja-Raja kecil yang bisa
sebabkan disintegrasi bangsa.
Ada pun Kesebelas, mempermudah
antisipasi money politick di kalangan DPRD dari pada di kalangan
masyarakat luas. Dan Keduabelas, mempermudah KPK menyelidiki dan
menangkap pelaku money politik di kalangan DPRD daripada di kalangan
masyarakat luas.
SI : Apa sikap yang harus diambil umat melihat pemerintahan/kabinet Jokowi nanti?
HRS : Kita harus terus berdoa kepada Allah SWT agar Jokowi - JK
mendapat limpahan Taufiq dan Hidayah, sehingga tampil sebagai Presiden
dan Wakil Presiden Ri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta cinta
kepada negeri dan rakyatnya. Dengan demikian mereka selalu dalam
lindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan putusannya, termasuk
penyusunan kabinetnya, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi Baldah
Thoyyibah.
Dan kita tetap harus selalu mendukung serta mematuhi
semua kebijakan Jokowi - JK selama sejalan dengan Syariat Islam. Dan
kita juga tetap wajib menolak dan menentang serta melawan semua
kebijakan mereka yang bertentangan dengan Syariat Islam.
Ingat
Pesan Nabi SAW : Laa Thoo'ata Li Makhluuqin Fii Ma'shiyatil Khooliq,
innamath Thoo'atu Fil Ma'ruuf." Artinya, tidak ada ketaatan kepada
makhluq mana pun dalam ma'siat kepada Kholiq (Sang Pencipta),
sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kebaikan."