Dalam milad FPI, 17 Agustus lalu, Jakarta dipenuhi massa putih-putih.
Sekitar 50 ribu anggota dan simpatisan FPI mengelilingi markas
Petamburan. Mereka sabar berjam-jam mendengarkan ceramah dari para
ustadz dan habib. Habib Rizieq ceramah terakhir sebelum doa. Ketika
Habib ceramah, massa terlihat sangat antusias mendengarkannya. Ceramah
Habib memang menyentuh, gambling dan menggugah akal dan rasa.
FPI dibentuk Habib dan sahabat-sahabatnya pada 17 Agustus 1998, Habib.
Bersama FPI lah akhirnya Habib namanya mengemuka dan disegani baik kawan
maupun lawan. Meski banyak dikabarkan miring oleh media-media sekuler,
FPI telah banyak berjasa bagi umat Islam. Banyak kalangan pemabuk,
penjudi dan pezina sadar dan tobat berkat acara dan pengajian yang
dilakukan oleh FPI. “Kini FPI telah berdiri di 28 provinsi seluruh
Indonesia,”terang Habib Muhsin Alatas, ‘tangan kanan’ Habib Rizieq.
Sikap Habib soal pemerintah terpilih Jokowi-JK banyak dinanti umat. Berikut penjelasannya kepada Suara Islam :
Bagaimana pandangan Habib dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden saat ini?
Kemenangan Jokowi sebagai Presiden sudah diduga banyak orang, karena
memang sejak jauh sebelum Pilgub DKI semua media habis-habisan
menokohkan dan membesarkannya, sehingga Jokowi menjadi "icon" perjuangan
rakyat kecil. Dengan modal itu dia memenangkan Pilgub DKI dan dengan
modal itu pula dia memenangkan Pilpres 2014.
Ada dua orang dalam Tim Transisi Jokowi-JK beragama non Islam, bagaimana?
Wajib diwaspadai! Karena itu bisa jadi "Pintu Masuk Emas" bagi kalangan non Islam untuk menguasai dan mengendalikan sistem.
Di Solo dan Jakarta, Jokowi meninggalkan pemimpin non Islam, bagaimana pandangan Habib?
Sudah saya nyatakan sejak lama bahwa Jokowi adalah pembawa masalah dan
pengundang musibah bagi Umat Islam, karena untuk meraih jabatan dan
kekuasaan, dia tidak peduli walau harus meninggalkan orang kafir
sebagai pemimpin umat Islam.
Di daerah-daerah mayoritas non Islam, Jokowi memenangkan suara. Bagaimana Habib melihat hal ini?
Tentu saja dia menang di wilayah non Islam, bagaimana tidak ?! Dia
dikenal sebagai Tokoh Pluralis yang senang membela kepentingan umat
agama lain di luar Islam, walau harus mengorbankan umat Islam sendiri.
FPI Jakarta menolak Ahok sebagai gubernur DKI, mengapa demikian?
Bagus ! Sikap FPI DKI Jakarta sudah sangat bagus, karena mengacu kepada
AD / ART FPI yang senafas dan sejalan dengan Syariat Islam Alasan FPI
DKI Jakarta pun sudah sangat jelas bahwa Ahok kafir, dan orang kafir
tidak boleh memimpin umat Islam !
Ditambah lagi Ahok kasar dan tidak bermoral. Lihat saja ucapan dan
sikapnya seperti preman. Dia sebut pegawainya sendiri sebagai binatang,
dan dia sebut Ormas Islam munafiq, lalu dia hina DPRD seenak waduknya,
belakangan dia tantang FPI Jakarta bak Pendekar China Mabok.
Indonesia kan katanya negara demokrasi yang membolehkan orang non Muslim jadi Gubernur bahkan jadi Presiden sekali pun?
Siapa bilang Indonesia negara demokrasi? Indonesia ini Negara
Musyawarah yang berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Siapa itu Tuhan
Yang Maha Esa? Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga ada
keterangan konstitusional bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa
adalah "Allah Yang Maha Kuasa". Dengan demikian arti Tuhan Yang Maha
Esa adalah Allah Subhaanahu Wa Ta'aala.
Jadi, secara konstitusional bahwa Dasar Negara RI adalah Tauhid yaitu
Ketuhanan Yang maha Esa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah
Subhaanahu Wa Ta'aala. Nah, di NKRI yang Dasar Negaranya adalah Tauhid
untuk Allah Subhaanahu Wa Ta'aala, mana boleh orang kafir memimpin umat
Islam!
Tapi berdasarkan perundang-undangan Ahok secara otomatis
menjadi Gubernur DKI Jakarta manakala Jokowi sudah secara resmi mundur
dari jabatan Gubernurnya untuk dilantik sebagai Presiden RI ?
Ya, tapi jangan lupa perundangan-undangan yang di maksud kan hanya
sebatas Hukum Sipil, sementara di Indonesia ada tiga Sistem Hukum yang
diakui negara, yaitu : Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Sipil. Nah,
Hukum Agama Islam sebagai agama mayoritas warga Jakarta mengharamkan
orang kafir jadi Gubernur, begitu juga Hukum Adat Betawi yang menganggap
orang kafir sebagai "najis" yang tidak boleh memimpin Betawi. Jadi,
walau pun Hukum Sipil membolehkan, tapi Hukum Agama dan Hukum Adat
melarang, sehingga posisinya 1 : 2 dong. Karenanya, jangan ngotot untuk
memaksakan Hukum Sipil di atas Hukum Agama dan Hukum Adat.
Selain itu, jangan lupa juga bahwa berdasarkan perundang-undangan pun
DPRD berhak menolak pelantikan Ahok, bahkan berhak mengajukan permohonan
pemecatan Ahok sebagai Wagub DKI Jakarta ke Mendagri, karena
penghinaannya kepada DPRD dan sikap sombong dan angkuhnya yang sering
menentang dan menantang Mendagri, bahkan arogan dan preman serta tidak
bermoral.
Ingat : Bupati Garut Aceng Fikri bisa diberhentikan oleh Mendagri karena
penolakan DPRD hanya lantaran persoalan "kawin lagi" yang sangat
pribadi, apalagi soal perilaku Ahok yang arogan dan amoral!
Justru, jika DPRD DKI Jakarta tetap "ngotot" melantik Ahok sebagai
Gubernur DKI, kami balik bertanya : Ada apa? Di mana itu Koalisi Merah
Putih yang katanya solid? Apa sudah luntur warnanya kena keringat Babi?
Atau apa "Pancasila" sudah berubah jadi "Panca Gila"?
Saya ingatkan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang beragama
Islam, dari partai mana pun : Ini Jakarta Bung! Masyarakat aslinya
Betawi identik dengan Islam. Dan warganya yang sangat heterogen
mayoritas juga beragama Islam. Jangan kalian gadaikan Islam hanya untuk
"seekor" Ahok!
Bagaimana kalau Ahok masuk Islam?
Alhamdulillaah, kita sambut dengan gembira. Namun perilaku Ahok yang
arogan tetap harus jadi pertimbangan DPRD dalam pelantikannya sebagai
Gubernur DKI Jakarta, karena Gubernur DKI Jakarta wajib seorang Muslim
yang beriman dan bertaqwa serta berakhlaq mulia. Jadi tidak cukup hanya
dengan beragama Islam saja.
CSIS nampaknya akan semakin kuat menjadi tangki pemikir Jokowi, bagaimana pandangan Habib?
CSIS itu berbahaya ! Sejarah mencatat bagaimana saat CSIS menjadi Thinh
Tank Orde Baru, membangun Bank Syariah saja dijegal habis-habisan. Dan
lebih dari tujuh puluh Perda Syariah disikat habis. Umat Islam pun
selalu dihadap-hadapkan dengan Pancasila, dan Ormas Islam dikatagorikan
sebagai Bahaya Laten Kanan, sehingga harus selalu diawasi dan dibonsai.
Sebagian kalangan mengharapkan Jusuf Kalla dapat mengerem laju sekulerisme PDIP-Jokowi, bagaimana menurut Habib?
Kita tidak bisa banyak berharap dengan seorang JK, karena JK sendiri
selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat anti penerapan Syariah
Islam.
Sebelum Pilpres, Tim Jokowi melontarkan program-program yang menakutkan
bagi umat Islam seperti: penghapusan kolom agama di KTP, penghapusan
Perda Syariat dll. Bagaimana prediksi Habib, apakah hal-hal seperti itu
akan dilakukan?
Jokowi dan sekutunya tidak mudah melakukan itu semua, karena akan
berhadapan dengan Koalisi Merah Putih dari Pusat hingga Daerah, dan juga
berhadapan dengan Otonomi Daerah. Belum lagi berhadapan dengan Para
Tokoh Habaib dan Kyai serta Ormas-Ormas Islam. Kalau dia paksakan juga,
maka dia bisa rontok dan ambruk di tengah jalan.
Kompas dan Metro TV habis-habisan membackup berbagai program Jokowi, bagaimana pandangan Habib?
Itu karena memang Kompas dan Metro berada dalam satu garis dengan Jokowi
yaitu Garis Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme), sehingga
mudah bersimbiosis, hanya saja Jokowi belum menjadi Liberal sejati,
sehingga masih ada harapan "mengislamkannya". Sedang Kompas dan Metro
sudah jadi Liberal sejati yang sangat berbahaya, sehingga hanya
"keajaiban" dari Allah Swt yang bisa "mengislamkannya".
Di antara berbagai kementerian yang ada, kementerian mana yang umat perlu sangat waspada?
Ada dua jabatan Menko dan tujuh jabatan Menteri vital yang harus
diwaspadai, karena jika jatuh ke tangan Kafir atau Liberal atau Aliran
Sesat apa pun sangat fatal akibatnya, yaitu : Menko Polhukam dan Menko
Ekuin, lalu Menag, Mendiknas, Mendagri, Menlu, Mensesneg, Menkeu dan
Menhan.
Kompas dan Jokowi habis-habisan mendukung Pilkada langsung. Apa kira-kira dampak pilkada langsung ini bagi umat?
Pilkada langsung itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh
sebab itu FPI sejak tahun 2012 sudah mengusulkan ke Pemerintah dan DPR
RI agar Pilkada dilaksanakan cukup via DPRD saja. Ada dua belas alasan
yang diajukan FPI.
Pertama, sesuai dengan Asas Musyawarah. Kedua, sesuai dengan Sila
keempat Pancasila. Ketiga, menekan biaya Pilkada. Keempat, meredam
konflik horisontal. Kelima, mencegah pembodohan rakyat. Keenam, mencegah
pembudayaan money politic di tengah masyarakat.
Lalu Ketujuh, menjamin Asas Proporsional agar minoritas tidak memimpin mayoritas, sehingga kepemimpinan daerah lebih legitimate. Kedelapan,
menjamin kualitas Kepala Daerah karena via seleksi DPRD. Kesembilan,
mempermudah pemberhentian Kepala Daerah bermasalah. Kesepuluh, mencegah
lahirnya Raja-Raja kecil yang bisa sebabkan disintegrasi bangsa.
Ada pun Kesebelas, mempermudah antisipasi money politic di kalangan DPRD dari pada di kalangan masyarakat luas. Dan keduabelas, mempermudah KPK menyelidiki dan menangkap pelaku money politic di kalangan DPRD daripada di kalangan masyarakat luas.
Apa sikap yang harus diambil umat melihat pemerintahan/kabinet Jokowi nanti?
Kita harus terus berdoa kepada Allah Swt agar Jokowi-JK mendapat
limpahan Taufiq dan Hidayah, sehingga tampil sebagai Presiden dan Wakil
Presiden Ri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta cinta kepada
negeri dan rakyatnya. Dengan demikian mereka selalu dalam lindungan
Allah SWT dalam setiap langkah dan putusannya, termasuk penyusunan
kabinetnya, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi Baldah Thayyibah.
Dan kita tetap harus selalu mendukung serta mematuhi semua kebijakan
Jokowi - JK selama sejalan dengan Syariat Islam. Dan kita juga tetap
wajib menolak dan menentang serta melawan semua kebijakan mereka yang
bertentangan dengan Syariat Islam.
Ingat Pesan Nabi Saw : “Laa Thaa'ata Li Makhluuqin Fii Ma'shiyatil Khaaliq, innamath Thaa'atu Fil Ma'ruuf."
Artinya, tidak ada ketaatan kepada makhluq mana pun dalam maksiyat
kepada Khaliq (Sang Pencipta), sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku
dalam kebaikan."
Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA
Imam Besar Front Pembela Islam