Raperda tahun 2016 tentang minuman keras ini sudah disetujui oleh DPRD Kota Surabaya dari pengendalian menjadi pelarangan dan diharapkan segera diterapkan menjadi peraturan gubernur (pergub).
Menurut Ketua FPI Jawa Timur, Habib Haidar Al Hamid , selama ini peredaran mihol memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi di tengah masyarakat. Bahkan sudah banyak sekali korban akibat minuman keras ini.
“Maka FPI Jawa Timur akan mengawal secara penuh jalannya pansus mihol ini agar segera disetujui dan diterapkan Jawa Timur. Peredaran minuman keras sudah merusak generasi muda sama dengan narkoba,” tegas Habib Haidar, Jumat (25/3).
Sementara itu, untuk mengantisipasi perlawanan hukum dari para pengusaha minuman keras, FPI juga sudah siap menghadapinya. FPI Jawa Timur juga siap turun ke jalan untuk mencari peredaran minuman keras, baik yang dijual secara bebas, di tempat hiburan juga di minimarket. FPI akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tersebut.
"Raperda yang semula pengendalian akan terus kami kawal hingga menjadi larangan minuman beralkohol di Surabaya," kata habib haidar.
Ia berharap, Raperda itu disahkan menjadi Perda. Jika sudah disahkan dan ada perlawanan melalui jalur hukum, FPI pun siap mengawal.
"Kami sudah berpengalaman dalam hal pengawalan hukum, seperti sandal lafadz Allah dan panci kemarin," tambahnya.
* Media News FPI *
