Pernyataan Habib Idrus Al Gadri bukan tanpa alasan, sebab sesuai dengan Undang-undang RI No 13, Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 35 ayat 1, yang menyatakan, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Dalam hal ini adalah Walikota, Nur Mahmudi Ismail. UU itu sudah dicetuskan sejak tahun 2008 loh ya. Tetapi, kenapa baru sekarang pak Nur Mahmudi merealisasikannya. Ini ada apa? Berarti sejak 2008 ke 2013, uangnya kemana? Intinya, kenapa baru sekarang dana itu dikeluarkan," ungkap Habib Idrus Al Gadri Minggu 7 September 2014.
Lebih Habib Idrus Al Gadri, Idrus pun membeberkan, kemungkinan dana tersebut baru dicairkan tahun ini lantaran ada salah satu jemaah yang melakukan protes. Padahal, jauh sebelumnya Departemen Agama selalu mendesak, agar Pemkot melakukan pemberangkatan dan menyediakan transportasi untuk para jemaah haji. Namun, hal itu selalu mendapat tolakan dengan dalih tidak ada anggaran.
"Nah, ane dapat info kebetulan yang protes sekarang itu adalah pensiunan KPK. Mungkin, karena itu akhirnya Nur Mahmudi baru mengeluarkan anggaran yang seharusnya dikeluarkan setiap tahun saat musim haji," tuturnya.
Berdasarkan ayat 2 dari pasal tersebut, berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
"Bagi jemaah haji mungkin nggak masalah, karena mereka berangkat dengan ikhlas untuk ibadah. Namun, di sininya ada indikasi penggelapan dana, itu yang harus diusut pihak terkait khususnya KPK. Sebab, apalagi angka dari dana itu tidak sedikit mencapai ratusan juta tiap tahunnya," ujar Habib Idrus Al Gadri.