Front Pembela Islam (FPI) terang-terangan menolak jika Wakil Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sampai menggantikan Joko
Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor satu di ibu kota.
Sekretaris
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI DKI Jakarta Ustad Novel Bamu'min
menegaskan FPI akan menekan keras Jokowi agar tidak meninggalkan kursi
gubernurnya terkait maju dalam pemilihan presiden 2014.
Bagi FPI
sosok Ahok harus diperhatikan karena dianggapnya tidak bisa mewakili
masyarakat Jakarta. Dalam memimpin Jakarta, Ustad Novel Bamu'min menegaskan, seharusnya
ada asas proporsional yang menyesuaikan kondisi mayoritas masyarakat.
“Kayak
di Bali, Gubernurnya orang Bali dan agamanya sesuai penduduk mayoritas.
Begitupun Manokwari yang putra daerah dan sama dengan mayoritas. Ahok
enggak bisa wakilin Jakarta,” kata Ustad Novel Bamu'min kepada detikcom, Selasa
(12/03/2014), ketika dimintai tanggapannya ihwal bila Jokowi mundur.
Menurut
Humas Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Pusat FPI ini karakter Ahok
harus dilihat secara obyektif. Sikap dan gaya bicara Ahok yang ceplas
ceplos di depan orang banyak, dinilai FPI, selama ini tidak mencerminkan
sebagai pemimpin daerah setingkat Jakarta.
Akibat ucapannya,
sejumlah pihak termasuk FPI beberapa kali tersinggung. Novel pun
berharap kalau memang Jokowi mundur demi capres, Ahok tidak mutlak
langsung menggantikannya. “Makanya kami ingin ada formula undang-undang
baru yang mengatur soal ini. Ahok ini arogan. Kalau Ahok naik, kami
bakal perang dan demo itu balai kota,” sebut Ustad Novel Bamu'min
Ustad Novel Bamu'min menegaskan dirinya tidak menggertak karena FPI pernah melakukan
demo besar dan menduduki balai kota saat kepemimpinan Gubernur Sutiyoso.
Saat itu, FPI mendesak adanya surat keputusan atau peratuan daerah
tentang batasan beroperasional tempat hiburan malam selama bulan
Ramadan.
Dia mengklaim saat itu FPI berhasil mendesak Sutiyoso
untuk mengeluarkan surat keputusan. “Jangan kan Ahok. Sutiyoso yang
Letjen aja kita dudukin dan desak,” katanya mengungkapkan.
Lagi
pula, dalam pandangan Novel, juga tidak adil kalau Ahok langsung naik
jabatan sebagai Gubernur hanya karena Jokowi jadi calon presiden. Contoh
yang bisa dibandingkan, menurut Ustad Novel Bamu'min adalah kasus Rano Karno yang
belum juga menjadi Gubernur Banten meski Ratu Atut menjadi tersangka
kasus korupsi.
Padahal, dari persoalannya sudah jelas dan lebih
mendesak untuk pemerintahan Banten. “Rano Karno sampai sekarang aja
enggak bisa jadi gubernur. Masak Ahok bisa langsung jadi. Padahal,
Gubernur Banten jelas tersangkut korupsi,” ujarnya menegaskan.
Sinyalemen
pencalonan Jokowi dalam kontestasi Pilpres pada Juli mendatang sudah
semakin kuat. Dalam rapat pengarahan pejabat Eselon 3 dan 4 Pemprov DKI ,
Senin lalu, dia menyebut kata-kata menitipkan Jakarta kepada ratusan
pegawai negeri sipil yang hadir.
Ucapannya itu makin memperkuat
kabar yang santer menyebutnya jadi calon presiden, padahal di awal masa
jabatannya ia menyebut akan membereskan Jakarta selama lima tahun.