"Padahal sudah ada Perda Miras yang mengatur kadar alkohol yang diperkenankan, yakni maksimal 15 persen untuk herbal atau pengobatan. Tapi dari investigasi kami, masih banyak miras berkadar alkohol di atas 40 persen baik di hotel maupun (tempat) karaoke. Kami FPI merasa dibohongi aparat penegak hukum," kata Ketua DPD FPI Jawa Tengah, Sihabudin, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (4/3/2014).
Ustadz Sihabudin menduga ada oknum penegak hukum di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, dan Kabupaten Batang bermain mata dengan para pengedar minuman keras ini. "FPI akan mendesak polisi bekerja efektif dan jujur. Saya sudah menghubungi Kasat Intel Polres Semarang agar menyampaikan pesan kepada Kapolres, supaya kerjanya jangan ngapusi kyai," ujar dia.
Senada dengan Ustadz Sihabudin, Ketua Laskar Pembela Islam Jawa Tengah, Ahmad Rofi'i menambahkan, apabila ke depan aparat tidak bertindak maka dia bersama DPD FPI Jawa Tengah akan melacak dan melakukan sweeping ke wilayah peredaran minuman keras. "Peran esksekutor akan bekerja bila Polisi tidak jalan, kita mayoritas muslim kok disuruh minum miras. Apakah memang dibuat bobrok agar mudah diadu domba?" ujar Rofi'i.
Dihubungi terpisah, Kapolres Semarang AKBP Augustinus Berlianto Pangaribuan mengatakan kepolisian sudah menggelar operasi cipta kondisi di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. "Suruh Sihabudin kesini, akan kami tunjukkan bila polisi konsisten dan rutin menggelar operasi miras," kata Berlianto.
Berlianto pun mengatakan pada awal pekan ini kepolisian juga sudah melakukan operasi tersebut, dengan sitaan sejumlah minuman keras dari beragam lokasi. Dia meminta kalangan di luar aparat hukum untuk tidak menggelar sweeping minuman keras. "Serahkan pada kami. Yang berhak melakukan sweeping adalah aparat," tegas dia.