Front Pembela Islam (FPI) menegaskan tidak akan ikut campur dalam penggusuran perumahan warga Kampung Pulo, Jaktim. FPI bahkan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya agar relokasi tersebut berjalan aman dan lancar. Tapi FPI juga tegaskan, ini bukan berarti organisasi tersebut mendukung Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

"Kami minta kepada media, jangan memelintirkan bahwa kami mendukung programnya Ahok, enggak. Kami justru dari pusat memberikan tugas kepada polisi untuk amankan ini, FPI hanya menyampaikan aspirasi masyarakat saja," jelas Imam Daerah FPI DKI Habib Muchsin bin Zein Al'atas.

Hal itu ia ungkapkan di Mapolda Metro Jaya usai berdiskusi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Tito Karnavian, Jumat (21/8/2015).

Permasalahan relokasi ini memang ada kebuntuan komunikasi antara FPI dengan Pemda DKI. Sehingga, dalam upaya tersebut, Kapolda berperan menjembatani komunikasi antara warga yang didukung FPI ini dengan pihak Pemda DKI.

"Kami cuma ingin menyampaikan aspirasi masyarakat ke Kapolda. Kami kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan Kapolda, agar semua berjalan dengan baik, tanpa ada korban, tanpa ada hal-hal yang injury," tuturnya.

Muchsin juga menegaskan bahwa FPI tidak memiliki kepentingan apa pun dalam relokasi tersebut. FPI hanya ingin menjembatani aspirasi masyarakat Kampung Pulo yang terdampak relokasi ini.

"FPI enggak ada kepentingan sama sekali. FPI hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama, makam di situ jangan dibongkar dan ini sudah diakomodir, tidak akan dibongkar. Kedua, masyarakat yang sudah puluhan tahun di situ agar mendapatkan Rusun, karena kasihan sudah puluhan tahun di situ tapi pergi tanpa mendapatkan apa-apa," paparnya.

Meski demikian, dia mengakui jika di Kampung Pulo ada beberapa anggotanya yang tinggal di lokasi yang kerap dilanda banjir itu. "FPI jadi satu gabungan dengan masyarakat jadi tidak bisa dipisahkan FPI dengan masyarakat. Sudah otomatis ada kawan-kawan kita di sana. Kalau mereka sudah dapatkan Rusun, mereka juga akan pindah,"imbuhnya.