Front Pembela Islam (FPI) menegaskan tidak akan ikut campur dalam
penggusuran perumahan warga Kampung Pulo, Jaktim. FPI bahkan bekerjasama
dengan Polda Metro Jaya agar relokasi tersebut berjalan aman dan
lancar. Tapi FPI juga tegaskan, ini bukan berarti organisasi tersebut
mendukung Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).
"Kami minta
kepada media, jangan memelintirkan bahwa kami mendukung programnya Ahok,
enggak. Kami justru dari pusat memberikan tugas kepada polisi untuk
amankan ini, FPI hanya menyampaikan aspirasi masyarakat saja," jelas
Imam Daerah FPI DKI Habib Muchsin bin Zein Al'atas.
Hal itu ia
ungkapkan di Mapolda Metro Jaya usai berdiskusi dengan Kapolda Metro
Jaya Irjen Pol M Tito Karnavian, Jumat (21/8/2015).
Permasalahan
relokasi ini memang ada kebuntuan komunikasi antara FPI dengan Pemda
DKI. Sehingga, dalam upaya tersebut, Kapolda berperan menjembatani
komunikasi antara warga yang didukung FPI ini dengan pihak Pemda DKI.
"Kami
cuma ingin menyampaikan aspirasi masyarakat ke Kapolda. Kami kerjasama
dengan pihak kepolisian, dengan Kapolda, agar semua berjalan dengan
baik, tanpa ada korban, tanpa ada hal-hal yang injury," tuturnya.
Muchsin
juga menegaskan bahwa FPI tidak memiliki kepentingan apa pun dalam
relokasi tersebut. FPI hanya ingin menjembatani aspirasi masyarakat
Kampung Pulo yang terdampak relokasi ini.
"FPI enggak ada
kepentingan sama sekali. FPI hanya menyampaikan aspirasi masyarakat.
Pertama, makam di situ jangan dibongkar dan ini sudah diakomodir, tidak
akan dibongkar. Kedua, masyarakat yang sudah puluhan tahun di situ agar
mendapatkan Rusun, karena kasihan sudah puluhan tahun di situ tapi pergi
tanpa mendapatkan apa-apa," paparnya.
Meski demikian, dia
mengakui jika di Kampung Pulo ada beberapa anggotanya yang tinggal di
lokasi yang kerap dilanda banjir itu. "FPI jadi satu gabungan dengan
masyarakat jadi tidak bisa dipisahkan FPI dengan masyarakat. Sudah
otomatis ada kawan-kawan kita di sana. Kalau mereka sudah dapatkan
Rusun, mereka juga akan pindah,"imbuhnya.