"Di seluruh Indonesia, kami baru ada di 18 provinsi dengan anggota kurang lebih 15 juta. Itu diluar simpatisan ya. Kami siap membantu pemerintah," tegas Wasekjen DPP FPI Ust.Awid Masyhuri, Kamis (24/10/2013) sore.
Ust.Awid menjelaskan ormas yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 tersebut sebenarnya telah
melaksanakan kerja sama dengan pemerintah di berbagai bidang. Misalnya, di bidang sosial, penanggulangan bencana, dan penjagaan keamanan.
Di bidang sosial, sebut Ust.Awid, FPI cabang Pasuruan dan Purwakarta pernah menggelar program bedah rumah bagi masyarakat berekonomi lemah. Program tersebut merupakan kerja sama FPI dengan Kementerian Sosial, digelar tanpa serupiah pun pungutan dari masyarakat.
"Ingat ya, masyarakat yang dibedah rumahnya juga bukan anggota kami. Itu murni masyarakat yang tidak mampu dari sisi ekonominya," ujar Ust.Awid.
Di bidang penanggulangan bencana, lanjut Ust.Awid, FPI pun terlibat aktif dalam pendistribusian bantuan untuk daerah-daerah yang dilanda bencana. Keterlibatan FPI, sebut dia, antara lain saat gempa Aceh pada 2004, gempa di Tasikmalaya dan Yogjakarta pada 2006, serta gempa di Padang pada 2009. FPI, ujar dia, tak pernah absen membantu korban bencana.
Tidak hanya itu, Awid pun mengatakan FPI terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik horisontal di Aceh, Ambon, dan sengketa makam Mbah Priok di Jakarta Utara. "Tinggal kita tunggu saja perkataan Mendagri ini, apakah pemerintah daerah langsung mengakomodir ormas-ormas di seluruh Indonesia," lanjutnya.
Soal Moral, Kita Kurang Sinergis dengan Pemerintah
Wakil Sekjen DPP Front Pembela Islam (FPI) Ust.Awid Masyhuri menilai selama ini pemerintah setengah-setengah dalam bekerja sama dengan ormasnya. Dia meminta pemerintah menggandeng FPI tidak hanya urusan sosial, namun juga moral.
"Pemerintah akomodir FPI jangan cuma urusan sosialnya saja, tapi urusan moral juga. Misalnya penertiban miras, maksiat, aliran sesat, rumah-rumah ibadah yang melanggar juga," ujarnya lagi
"Tapi, kalau urusan moral, kita kadang-kadang ada miskomunikasi dengan pemerintah. Ada tarik ulurnya. Kita kurang sinergis kalau itu,".
"Contohnya waktu demonstrasi di Mendagri soal peraturan miras. Kita kan gontok-gontokan dengan pemerintah, mestinya enggak gitu,".
Ust.Awid berharap, dengan pernyataan Mendagri RI Gamawan Fauzi bahwa seluruh kepala daerah menjalin kerjasama intensif dengan FPI, diharapkan menjadi pintu komunikasi yang baik antara FPI dengan pemerintah, baik pusat ataupun daerah.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengimbau kepala daerah menjalin kerja sama dengan FPI. Kepala daerah diminta tidak alergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut Gamawan, kerja sama bisa dilakukan untuk program-program yang baik.