Anggota Majelis Syuro DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Muchsin Al Attas menyebutkan, selama ini sudah banyak pengaduan para karyawati Muslimah yang dipaksa mengenakan atribut agama tertentu saat hari raya agama tersebut, pengaduan karyawan yang tidak bisa menjalankan shalat Jumat, karyawati BUMN yang tidak diperbolehkan berjilbab, termasuk kalangan profesional di perusahaan yang diimpin oleh orang-orang non-Muslim yang sengaja menggelar rapat penting di hari Jumat.
"Kasus SDA ini titik kulminasi. Ini sangat memprihatinkan karena dilakukan oleh institusi hukum yang dengan rogansinya menginjak-injak pelaksanaan agama," kata Habib Muchsin dalam diskusi soal pelecehan agama oleh sipir rutan KPK di kantor Ketum PPP Dzan Farid, Jl Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore (23/06).
Habib Muchsin Alathas menyebutkan, semua tindakan pelecehan terhadap umat Islam yang terhadi di rezim sekarang ini akibat dari gagasan revolusi mental yang dipahaminya sebagai bagian dari gerakan Komunis yang hendak melepaskan masyarakat dari belenggu agama atau bahkan Tuhan.
Habib Muchsin menyebut, setelah rezim Jokowi berkuasa, dengan membawa semangat revolusi mental para menterinta mengeluarkan statemen yang menyakitkan umat Islam.
Mendagri bicara soal pengosongan kolom agama, Mendikbud akan melarang doa anak sekolah dengan cara Islam, dan sejumlah pernyataan lain dari para menteri.
"Umat Islam seperti yatim piatu di negeri sendiri," ungkapnya.
Terkait tindak pelarangan ibadah kepada SDA di Rutan KPK, Habib Muchsin mensinyalir, seorang sipir tidak akan berani bertindak tanpa perintah atasannya.
Ia menduga, pikiran-pikiran Sepilis (sekulerisme, libelalisme dan pluralisme) telah merasuk ke petinggi-petinggi negeri termasuk KPK.
"Apa yang harus kita lakukan?.
Paling tidak ada dua, kita kirimkan somasi dan kita laporkan ke Komnas HAM," pugkasnya.
Sumber : Suara-Islam.Online