“Kami minta aparat penegak hukum mengusut tuntas sejumlah pihak yang patut diduga dengan sengaja menyebarkan isu tidak benar,” kata Ketua DPD FPI Kalbar, Habib Iskandar Alqadrie, usai berunjuk rasa di DPRD Kalbar , Senin (9/12) siang.
Habib Iskandar Alqadrie mengatakan anggota FPI menerima tembusan short message service (SMS) yang isinya menyudutkan kebaradaan organisasi massa yang dipimpinnya di Kalbar.
Habib Iskandar Alqadrie menuturkan, demonstrasi di DPRD Kalbar dalam rangka solidaritas terhadap perkembangan muslim Rohingnya di Myanmar. Delegasi FPI diterima Ketua DPRD, Minsen yang notabene umat Katolik.
Habib Iskandar Alqadrie mengatakan, demonstrasi sudah dikoordinasikan secara baik dengan aparat kepolisian. Ketika rombongan berjumlah sekitar seratus orang berangkat dari markas FPI di Pontianak Barat, mereka langsung dikawal polisi yang dipimpin langsung Kapoltabes Pontianak Komisaris Besar Polisi Haryatna.
Habib Iskandar Alqadrie mengatakan, aspirasi yang disampaikan FPI Kalbar diterima dengan baik pemimpin DPRD Kalbar, untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi lembaga wakil rakyat.
Unjuk rasa FPI mendapat pengawalan relatif baik dari aparat penegak hukum. Rombongan FPI selalu dikawal selama perjalanan, baik menuju gedung DPRD Kalbar maupun ketika kembali ke markas di Pontianak Barat.
Sejumlah aparat penegak hukum baik dari TNI maupun Polri, tampak ikut berjaga-jaga di sekitar Gereja Katedral Santo Yoseph, Pontianak Selatan, yang dalam dua tahun terakhir terus dipugar dengan dana Rp 64 miliar. Sejumlah umat Katolik tampak siap di sekitar Gereja Katedral Santo Yoseph, Jalan Pattimura, Pontianak Selatan.
Sejumlah warga di Gereja Katedral Pontianak sangat yakin akan diserang pihak FPI hanya berdasarkan informasi melalui SMS yang berseliweran tidak jelas juntrungannya.
Uskup Agung Pontianak, Mgr Herculanus Hieronymus Bumbun OFM Cap menjelaskan, Gereja Katedral Santo Yoseph Pontianak telah mengantongi izin pemugaran dari Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, sejak dua tahun silam.
Sebanyak Rp 20 miliar dari keseluruhan dana yang dibutuhan Rp 64 miliar, dibantu Pemprov Kalbar selama dua tahun anggaran, yakni 2012 dan 2013.
“Natal tahun 2014 tahun depan proses pemugaran dipastikan rampung,” kata Bumbun.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalimantan Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Mukson Munandar menegaskan, aksi FPI atas sepengetahuan kepolisian.
“Materi unjuk rasa sebelumnya juga sudah dikoordinasikan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Nyatanya, unjuk rasa FPI berjalan aman sesuai rencana semula,” ujar Mukson.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, di tempat terpisah menegaskan, telah memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal demonstrasi yang dilakukan FPI.
“Demonstrasi, termasuk yang digelar FPI, asalkan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak masalah,” kata Numsuan.