Front
Pembela Islam (FPI) menolak keras wacana melokalisasi prostitusi di
Jakarta. FPI siap bertindak keras kalau Pemerintah Provinsi DKI tetap
berkeinginan melegalkan lokalisasi prostitusi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas alias Habib Selon menegaskan
setiap bentuk perbuatan maksiat tidak akan berkah hasilnya. Meskipun
alasannya nanti misalkan untuk meningkatkan APBD dan kesejahteraan
masyarakat.
Ia mengklaim Indonesia termasuk Jakarta tidak bisa dirusak dengan peresmian prostitusi. "Bangsa ini
sudah rusak. Jangan ditambah rusak lagi. Kalau benar ada rencana itu,
FPI yang pertama pasang badan nolak itu kebijakan prostitusi resmi.
Masih ngotot, kita demo itu habis-habisan Balai kota," ujar Habib Selon,
Rabu (18/12).
Habib menjelaskan sejak era dulu, belum ada satu
pun Gubernur DKI yang berani meresmikan prostitusi. Jadi, diharapkan
pemerintahan di bawah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
tidak membuat kebijakan macam-macam yang dapat melukai perasaan umat
Islam.
Ia pun mengkritik tajam pernyataan Ahok yang dianggap
terlalugampang mengatakan soal prostitusi kepada media. "Jangan macam-
macam lah yang bikin tambah masalah. Urusin aja dulu masalah lain yang
bener," kata dia menegaskan.
Lebih jauh ia mengatakan
seharusnya Pemprov DKI mencontoh sikap mantan Gubernur Sutiyoso yang
berani menutup prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Sebelum menutup
lokalisasi itu, menurutnya, FPI mendemo habis Sutiyoso agar segera
bertindak soal Kramat Tunggak.
Lokalisasi ini pun kemudian
ditutup dan dijadikan tempat pusat ibadah. "Itu Sutiyoso yang purwirawan
jenderal bintang tiga kita demo dan samperin. Tapi, bagus dia langsung
gerak menutup Kramat Tunggak. Apalagi cuma Ahok. Enggak ada takutnya kita," ujarnya.
Persoalan prostitusi yang merajalela belakangan ini mengusik Ahok.
Putus asa memberantas praktik pelacuran, Ahok sempat melontarkan gagasan
untuk membuat lokalisasi prostitusi resmi di Jakarta sebagai salah satu
jalan keluar.