Front Pembela Islam (FPI) meminta kepolisian tidak perlu
menunggu tambahan anggaran untuk mengesahkan aturan jilbab bagi polisi
wanita (polwan) yang beragama Islam.
"Itu tidak perlu
dana, perlu dana buat apa. Untuk saat sekarang tidak perlu dianggarkan,
bayar sendiri-sendiri saja. Polwan yang bermartabat, menjaga dirinya,
dia bisa beli (jilbab) sendiri-sendiri," tegas Wakil Ketua Umum FPI
Ahmad Sobri Lubis kepada INILAH.COM, Kamis (5/12/2013).
"Pengegesahan jilbab tidak perlu, menuggu anggaran, itu kebutuhan pribadi. Hal-hal seperti itu tidak perlu," tambahnya.
Menurut
Sobri, Polri dipengaruhi pihak barat. Namun dia tidak menyebutkan lebih
detail negara barat mana yang dimaksud. Dia mengimbau Polri tidak
terpengaruh dengan ketakutan akan Islam (Islamophobia)
"Saya
sarankan supaya Polri mandiri, tidak usah dibayangi dengan barat yang
tidak suka dengan hukum Islam. Toh (penggunaan jilbab) bagi wanita Islam
yang mau saja," ujarnya.
"Ini ada intrik-intrik barat ke Polri ini, Polri sangat-sangat di dikte, di ranah islamophobia," tandas Ust.Sobri.
Sebelumnya,
Kapolri Jenderal Sutarman menunda penggunaan jilbab polwan karena harus
adanya penyesuaian anggaran pada 2014. Keputusan penundaan tersebut
dikeluarkan Polri dalam bentuk telegram tertanggal 28 November 2013 yang
dilayangkan ke seluruh kepolisian daerah di Indonesia.