Front Pembela Islam (FPI) menolak keras wacana melokalisasi prostitusi
di Jakarta. FPI siap bertindak keras kalau Pemerintah Provinsi DKI tetap
berkeinginan melegalkan lokalisasi prostitusi.
Ketua Dewan
Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas alias Habib Selon
menegaskan setiap bentuk perbuatan maksiat tidak akan berkah hasilnya.
Meskipun alasannya nanti misalkan untuk meningkatkan APBD dan
kesejahteraan masyarakat.
Ia mengklaim Indonesia termasuk
Jakarta tidak bisa dirusak dengan peresmian prostitusi. "Bangsa ini
sudah rusak. Jangan ditambah rusak lagi. Kalau benar ada rencana itu,
FPI yang pertama pasang badan nolak itu kebijakan prostitusi resmi.
Masih ngotot, kita demo itu habis-habisan Balai kota," ujar Habib Selon
kepada, Rabu (18/12).
Habib menjelaskan sejak era dulu,
belum ada satu pun Gubernur DKI yang berani meresmikan prostitusi. Jadi,
diharapkan pemerintahan di bawah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) tidak membuat kebijakan macam-macam yang dapat melukai
perasaan umat Islam.
Ia
pun mengkritik tajam pernyataan Ahok yang dianggap terlalu gampang
mengatakan soal prostitusi kepada media. "Jangan macam-macam lah yang
bikin tambah masalah. Urusin aja dulu masalah lain yang bener," kata dia
menegaskan.
Lebih jauh ia mengatakan seharusnya Pemprov DKI
mencontoh sikap mantan Gubernur Sutiyoso yang berani menutup prostitusi
Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Sebelum menutup lokalisasi itu,
menurutnya, FPI mendemo habis Sutiyoso agar segera bertindak soal Kramat
Tunggak.
Lokalisasi ini pun kemudian ditutup dan dijadikan
tempat pusat ibadah. "Itu Sutiyoso yang purwirawan jenderal bintang tiga
kita demo dan samperin. Tapi, bagus dia langsung gerak menutup Kramat
Tunggak. Apalagi cuma Ahok. Enggak ada takutnya kita," ujarnya.
Persoalan
prostitusi yang semakin merajalela belakangan ini mengusik Ahok.
Menyadari sulitnya memberantas praktik pelacuran, Ahok sempat
melontarkan gagasan untuk membuat lokalisasi prostitusi resmi di Jakarta
sebagai salah satu solusi.